Rakornas FK-PKBM dan Kemendes: Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Desa
Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Menyadari hal ini, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 20 Februari 2025. Acara yang berlangsung di Kantor Kemendes PDTT ini dihadiri oleh 1.150 peserta dari 35 provinsi di seluruh Indonesia.
Tantangan Pembangunan Desa di Indonesia
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Riza Patria, dalam sambutannya memaparkan kondisi desa-desa di Indonesia. Dari 75.025 desa yang ada, beberapa masih menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan. Desa-desa tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kategori: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.
Tiga tantangan utama yang dihadapi desa-desa di Indonesia adalah:
-
Kualitas SDM yang Masih Rendah: Banyak desa yang masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga menghambat produktivitas dan inovasi.
-
Infrastruktur yang Belum Memadai: Masih terdapat 3.000 desa yang belum memiliki akses listrik dan 22.000 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Kondisi ini membatasi akses informasi dan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
-
Keterbatasan Pembiayaan dan Permodalan: Usaha masyarakat desa seringkali terkendala oleh minimnya akses terhadap pembiayaan dan permodalan, sehingga sulit berkembang.
Peran Strategis PKBM dalam Peningkatan SDM Desa
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di desa. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, PKBM menyediakan layanan pendidikan bagi warga desa yang belum memiliki ijazah atau masih mengalami buta aksara. Program-program seperti Paket A, B, dan C yang diselenggarakan oleh PKBM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan setara sekolah formal.
Riza Patria menekankan pentingnya peran PKBM dalam pembangunan SDM Indonesia. Beliau berharap PKBM terus hadir dan berkembang sebagai bagian dari solusi pembangunan desa. Dengan adanya PKBM, masyarakat desa memiliki alternatif untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa.
Dukungan Pemerintah melalui Dana Desa
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah melalui Kemendes PDTT telah mengalokasikan dana desa yang signifikan. Setiap desa menerima dana antara Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun. Secara nasional, dari total Rp75 triliun dana desa yang dikucurkan, minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, serta bantuan insentif bagi pengajar PKBM dan program Anak Tidak Sekolah (ATS).
Pengalokasian dana ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di desa. Dengan dukungan finansial yang memadai, diharapkan PKBM dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat desa.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pembangunan Desa
Pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk koperasi, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, pejabat daerah, serta media. Kolaborasi ini penting untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi desa.
Riza Patria menekankan bahwa jika desa maju, maka Indonesia juga akan maju. Beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama melihat permasalahan di desa dan mencari solusinya. Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa dari bawah guna mempercepat pemetaan ekonomi serta memberantas kemiskinan juga menjadi landasan kuat dalam upaya ini.
Apresiasi dan Harapan dari Peserta Rakornas
Iim Saripudin, salah satu peserta Rakornas dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengapresiasi sambutan Wakil Menteri Desa. Menurutnya, pendidikan non-formal, khususnya kesetaraan, saat ini sangat diminati oleh masyarakat sebagai alternatif untuk melanjutkan ke jenjang sekolah formal. Ia mencontohkan bahwa di daerahnya, kepala desa adalah lulusan Paket B atau Paket C, sehingga besar kemungkinan kebijakan tersebut bisa direalisasikan sesuai harapan para pengelola PKBM se-Indonesia.
Kesimpulan
Rakornas FK-PKBM yang diadakan di Kemendes PDTT menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan PKBM dalam meningkatkan kualitas SDM di desa. Dengan mengatasi tantangan seperti rendahnya kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, dan keterbatasan pembiayaan, serta melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Peran aktif PKBM dalam memberikan layanan pendidikan non-formal menjadi kunci dalam upaya ini, didukung oleh komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah melalui alokasi dana desa yang tepat sasaran.
Posting Komentar